Pilihan Politik Kaum Santri

Fajar Riza Ul Haq
(Direktur Program MAARIF Institute for Culture and Humanity)

Terbitnya buku Buya Syafii Maarif yang berjudul Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (Mizan dan MAARIF Institute, 2009) di tengah hiruk pikuk jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 terbilang tepat. Mengapa? Karena pertimbangan yang melatarbelakangi kehadiran buku ini, berhubungan secara kebetulan dengan fenomena politik mutakhir yang sedang memperebutkan takhta kepemimpinan nasional 2009-2014. Menurut Guru Besar Sejarah ini, salah satu tanggung jawab terbesar umat Islam Indonesia dewasa ini ialah berpikir dan bekerja keras, bagaimana cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab segera menghampiri bumi Indonesia, mengingat kondisi bangsa yang masih berkubang di lembah kemiskinan. Meskipun demikian, umat Islam dituntut membuka diri, berkomunikasi, dan bergandengan tangan dengan sesama anak bangsa yang sangat majemuk seiring kian mencairnya pengaruh ideologi politik aliran, dalam lanskap sosiologis masyarakat.

Hasil pemilihan anggota legislatif April lalu menunjukkan dominasi Partai Demokrat, yang menyalip partai-partai yang selama ini diidentikkan sebagai representasi kekuatan politik kaum Nasionalis dan Santri. Beberapa pengamat meramalkan bahwa politik aliran sudah mati, bahkan kita sendirilah yang menguburnya seperti dilontarkan Saiful Mujani. Misalnya, ide koalisi strategis partai-partai Islam, yang dilemparkan Dien Syamsuddin jauh sebelum pemilu, membentur tembok ketika partai-partai berbasis massa Islam memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Padahal, sedikit pihak mengharapkan partai-partai Islam membangun blok koalisi alternatif di tengah kutub Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P. Sehingga, tidak relevan lagi memperbincangkan pasangan Nasionalis dan Santri sebagai duet ideal kepemimpinan nasional. Bisa jadi, atas dasar tesis ini, capres SBY begitu percaya diri untuk tidak mengambil pasangan cawapres dari figur santri, baik itu dari kalangan partai politik maupun ormas Islam, dan representasi luar Jawa. Tentu kondisi ini merupakan gejala menarik dalam tradisi politik kita, namun faktor determinasi popularitas SBY akan menguji validitas tesis berakhirnya politik aliran tersebut.

Pada konteks ini, Buya Syafii tidak membicarakan soal peta politik dan kepemimpinan nasional, karena bukunya lebih merupakan sebuah refleksi sejarah tentang Islam dalam koridor nasionalisme Indonesia, namun dentuman gagasan-gagasannya sepanjang ratusan halaman membidik ubun-ubun kesadaran kita, untuk tidak kembali terperosok memilih pemimpin yang mengkhianati amanat Pancasila. Keyakinan kokoh yang melandasi bangunan gagasan buku mantan ketua PP Muhammadiyah ini adalah hubungan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan, haruslah ditempatkan dalam satu napas. Sehingga, Islam yang dikembangkan adalah Islam yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada semua orang yang berdiam di Nusantara ini, tanpa diskriminasi, apa pun agama yang diikutinya atau tidak diikutinya; sebuah Islam yang sepenuhnya berpihak kepada rakyat miskin mengingkat kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari kondisi ''yang adil dan beradab'', sebagaimana butir kedua Pancasila (lih Hal 3).

Masa depan kaum santri
Lalu, apakah ketiadaan representasi kekuatan politik santri di antara peserta kontestan pemimpin nasional 2009, membuat perjuangan umat Islam untuk membumikan keadilan dan kemanusiaan di tanah air Indonesia tersendat? Tentu tidak. Pada aras kultural sebagaimana domain Muhammadiyah, NU, dkk, pencapaian kondisi tatanan yang berkeadilan menuntut kerja-kerja dakwah dan kebudayaan yang berani menerobos kungkungan formalisme dan sekat-sekat sosial-budaya. Karena faktanya, kekuatan mayoritas umat Islam masih sebatas level jumlah, belum menukik pada kualitas kontribusi. Adapun partai politik merupakan salah satu instrumen modern yang bertujuan mengagregasi kepentingan politik warga negara pada tingkat negara. Pada kenyataannya, negara- bangsa Indonesia merupakan kesatuan politik yang memayungi kemajemukan anak bangsa, dari ujung utara Aceh hingga Papua.

Langkah PKS mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka pada Mukernas 2008 di Denpasar dan kehadiran Baitul Muslimin Indonesia di tubuh PDI-P, merupakan sedikit contoh bagaimana partai politik mencoba beranjak dari kantung politik aliran dengan tujuan memperluas radius dukungan politik. Partai Demokrat sendiri, seperti pernah diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Ahmad Mubarok, sudah merambah dunia pesantren dan kiai yang selama ini menjadi basis utama partai-partai berbasis NU, utamanya PKB. Terlepas dari sejauh mana strategi perluasan basis konstituen partai-partai tersebut berhasil atau sebaliknya, adalah menjadi tidak menjadi relevan mempertentangkan kesinambungan perjuangan umat Islam Indonesia dengan ketiadaan representasi kaum Santri dari poros kepemimpinan nasional. Karena aspirasi politik umat Islam haruslah ditransendensikan menjadi kekuatan politik kebangsaan yang inklusif, melalui corong partai-partai politik di parlemen (DPR dan DPRD).

Memudarnya peran ideologi politik aliran bukanlah kemunduran, namun justru konsekuensi logis dari proses konvergensi sosial antaranggota masyarakat yang beragam latar belakang sosial-budayanya. Pada dekade 1980-an, Kuntowijoyo telah mengingatkan terjadinya gejala konvergensi sosial antara kaum abangan dan santri, serta tradisionalis dan modernis, sebagai dampak pemberian mata pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Modernisasi pendidikan telah membawa perubahan terhadap peta sosiologis masyarakat. Budayawan Muhammadiyah ini juga menenggarai mulai menipisnya sekat-sekat identitas sosial pemilih Golkar dan PDI, sebagai kekuatan politik kaum Nasionalis kala itu. Hampir dua dasawarsa kemudian, kita menyaksikan kemenangan pasangan SBY-JK pada Pilpres 2004 dengan mengatasi perlawanan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, yang dianggap mewakili kombinasi kubu Nasionalis (PDI-P) dan Santri (NU). Tidak bekerjanya sentimen ideologi politik Nasionalis dan Santri dalam kasus Pilpres 2004, khususnya pada putaran kedua, membuat seorang Indonesianis asal Amerika Lance Castle berani menyimpulkan bahwa era politik aliran telah berakhir.

Peta pertarungan capres dan cawapres pada 8 Juli mendatang, tampaknya masih belum sepenuhnya mewakili potret telah matinya politik aliran. Duet SBY-Boediono dan Mega-Prabowo merupakan pasangan yang tidak lagi memperhitungkan representasi Jawa-Luar Jawa dan Nasionalis-Santri, sebagai kekuatan elektoral yang strategis. Adapun Jusuf Kalla-Wiranto berasal dari representasi tradisional Jawa-Luar Jawa, bahkan disebut-sebut memiliki latarbelakang keluarga yang berafiliasi pada dua ormas Islam terbesar; orang tua JK adalah Haji Kalla, tokoh NU di Sulawesi Selatan dan kakek Wiranto merupakan aktivis Hizbul Watho, sayap kepanduan Muhammadiyah. Lalu, ke manakah arah pilihan politik kaum Santri akan bergerak? Yang pasti, jangan sampai kita memilih pemimpin nasional yang akan tetap membawa perahu bangsa menjauh dari cita-cita keadilan sosial para pendiri bangsa. Wallahu`alam.